Tok…Tok…Tok, Putusan MK: Semua Permohonan Pemohon untuk Bangkalan Ditolak dan Tidak Dapat Diterima

KPUBKL-JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 yang diajukan semua caleg atas penetapan KPU di DPR dapil Jawa Timur XI, DRPD Dapil Provinsi Jatim 14 dan DPRD Kabupaten Bangkalan. MK menyebut pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. 

MK telah membacakan putusannya pada tanggal 7 Agustus 2019. Pembacaan putusan tersebut dimulai pukul 19.00 yang dipimpin langsung oleh ketua MK Anwar Usman.

Dari hasil pembacaan putusan ketua MK tersebut, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

“Mengadili, dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon sepanjang dapil Jatim XI DPR RI, Jatim 14 DPRD Jawa Timur dan semua gugatan DPRD Kabupaten Bangkalan tidak dapat diterima, dua menolak permohonan pemohon sepanjang tingkatan wilayah dan dapil tersebut,” kata hakim konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (7/8/2019).

Atas putusan itu, ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, MK telah membacakan dan telah memutuskan bahwa semua gugatan untuk Bangkalan sudah ditolak.

“Kami akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut untuk segera melaksanakan penetapan caleg terpilih kabupaten Bangkalan,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya telah melaksanakan usaha yang cukup panjang dan melelahkan untuk menghadapi PHPU ini.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan selama ini kepada para rekan-rekan KPU Bangkalan serta para staf KPU yang telah bekerja siang malam, dan tidak lupa ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Bangkalan atas doanya,” pungkasnya.(ADMIN)