KPU Bangkalan Mengikuti Rakor Sosialisasi SE KPU RI Nomor 19 Tahun 2020

KPU-Bangkalan- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mengikuti Rapat Kordinasi Sosialisasi terlihat adanya Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan New Normal yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dengan aplikasi Zoom Meeting.

Rapat ini dipimpin oleh Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sumber Daya Manusia Rochani, diikuti oleh seluruh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran serta Komisioner yang membidangi divisi SDM dan Parmas, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir juga dalam rapat ini Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro.

Dalam arahannya, Rochani mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia bersama KPU/KIP Provinsi seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2020. Kabupaten kota diharapkan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam edaran ini.

Rochani selaku Divisi SDM KPU Jawa Timur juga mengatakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang tatanan kehidupan baru atau biasa disebut New Normal dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang dilakukan secara bertahap. Maka, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 juga mengharuskan seluruh jajaran KPU Kab/Kota se-Jawa Timur untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru ini, dimana protokol kesehatan lebih diutamakan.

Selanjutnya Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Soeharto memaparkan tentang apa saja ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tersebut.Sosialisasi tersebut berlangsung dengan diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan kata penutup oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.

Pria yang biasa dipangg Totok itu juga mengingatkan bahwa output dari surat ini adalah terbentuknya Tim Penanganan Covid-19 di KPU Kabupaten/Kota masing-masing, termasuk juga di KPU Propinsi Jawa Timur. Totok menambahkan bahwa tidak ada ketentuan bahwa KPU harus memasukkan pihak eksternal dalam tim ini. “Kami serahkan pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota, karena di edaran ini tidak diatur”, tegas Totok. (Ril)